BERITA | Public
Pembaharuan: (2 tahun yang lalu) | dibaca: 514 kali

Sekali Lagi, Urusan Pangan Adalah Hidup-Matinya Sebuah Bangsa Oleh: Prof.Dr.Ir.Rokhmin Dahuri,MS

Guru Besar Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan - IPB University, Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (GNTI)

Kompas.id 24 Feb 2024:

https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/22/sekali-lag-urusan-pangan-adalah-hidup-matinya-sebuah-bangsa

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki, karena sangat menentukan kesehatan dan kecerdasannya. You are what you eat. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif - a lost generation. Dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera. Karena itu sangat tepat, bila Presiden RI pertama, Dr.Ir. Soekarno saat berpidato pada peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian UI di Bogor pada 27 April 1952 melontarkan pernyataan profetik, bahwa ”Urusan Pangan adalah Hidup-Matinya Sebuah Bangsa”. Pernyataan itu kemudian terlegitimasi oleh hasil penelitian FAO (2000) yang mengungkapkan, bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta orang akan sulit atau tidak mungkin bisa maju, makmur, dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor. Sementara itu, Perubahan Iklim Global yang mengancam produksi pangan dunia, dan tensi geopolitik yang kian meruncing seperti perang Rusia vs. Ukraina dan invasi Israel terhadap Palestina yang telah mendisrupsi rantai pasok pangan global; semakin menempatkan urusan pangan sebagai tantangan eksistensial kemanusiaan. Semakin banyak negara pengekspor pangan seperti Rusia, India, Kanada, dan Thailand mulai menyetop ekspor pangannya, demi mengamankan kebutuhan pangan domestiknya. Sebagai negara bahari dan agraris tropis terbesar di dunia dengan lahan darat dan perairan yang subur, mestinya Indonesia bukan hanya dapat berswasembada pangan, tetapi juga menjadi pengekspor pangan ke seluruh dunia – feeding the world. Ironisnya, alih-alih berdaulat pangan, Indonesia justru memiliki indeks ketahanan pangan yang rendah, semakin bergantung pada pangan impor, dan mayoritas petani serta nelayan nya masih miskin. Kita menjadi bangsa pengimpor pangan terbesar di dunia. Setiap tahun Indonesia mengimpor sedikitnya 1 juta ton beras, 2 juta ton gula, 1,5 juta ton kedelai, 1,3 juta ton jagung, 12 juta ton gandum, 0,5 juta ton bawang putih, 1 juta ekor sapi, dan 1,5 juta ton garam. Sekitar 70 persen buah-buahan yang beredar di pasar-pasar di Nusantara berasal dari impor. Kerugian yang ditimbulkan akibat ketergantungan kita pada pangan impor pun bukan alang kepalang. Mulai dari penghamburan devisa, memarginalkan petani dan nelayan, memandulkan sektor pertanian, gizi buruk, rendahnya kemampuan literasi sampai dengan kedodorannya daya saing bangsa. Akar Masalah Pangan Penyebab paradoks di bidang pangan sangat kompleks dan bersifat multidimensi. Pangan sebagai sebuah sistem, pada subsistem produksi (on-farm) nya menghadapi masalah serius berupa semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, pemukiman, infrastruktur, dan penggunaan lahan lainnya. Sejak medio 1990-an, Indonesia kehilangan lahan pertanian rata-rata 100.000 ha per tahun. Pada 2013 – 2019, kita kehilangan lahan sawah seluas 300.000 ha (BPS, 2023). RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tidak melindungi lahan pertanian dan perikanan dari alih fungsi lahan. Produktivitas dan keberlanjutan (sustainability) usaha pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya pada umumnya masih rendah lantaran minimnya penggunaan inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Diversifikasi spesies budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan masih tertinggal. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati (biodiversity) terbesar di dunia. Pencemaran lingkungan, biodiversity loss, banjir, kekeringan, dan pemanasan global turut mengancam produktivitas dan keberlanjutan produksi pangan. Pada subsistem sarana produksi (hulu), para petani, nelayan, dan peternak kesulitan mendapatkan berbagai sarana produksi (seperti benih unggul, pupuk, pakan, obat-obatan, BBM, dan alsintan) yang berkualitas dan relatif murah. Subsistem industri pengolahan dan pengemasan (hilir) hasil pertanian dan perikanan masih kalah dengan Thailand, China, dan negara produsen pangan utama lainnya. Sehingga, nilai tambah dan daya saing berbagai produk pangan Indonesia pun pada umumnya rendah. Lemahnya industri hilir ini juga berdampak pada tingginya food wastage (kemubaziran pangan), rendahnya daya serap pasar dan multiplier effects. Indonesia merupakan bangsa dengan food wastage terbesar kedua (20%) di dunia setelah Arab Saudi (FAO, 2022). Pada subsistem konsumsi dan pasar, salah satu masalah khronis adalah sangat tingginya konsumsi beras bangsa kita, sekitar 111,2 kg per kapita (BPS, 2023). Padahal, rata-rata konsumsi beras dunia hanya 50 kg per kapita (FAO, 2022), dan konsumsi beras yang sehat (tidak mengakibatkan diabetes) maskimum 60 kg per kapita (Kemenkes, 2010). Selain itu, sejumlah bahan pangan pokok (seperti beras, jagung, dan gula) yang total volume produksinya sebenarnya lebih besar ketimbang kebutuhan nasional, masih tetap impor akibat ulah para mafia pangan. Sistem Logistik Pangan Nasional (pergudangan, transportasi, dan distribusi) juga masih karut marut. Sehingga, berdampak pada tidak efisiennya pengiriman bahan pangan dari sentra-sentra produksi ke wilayah-wilayah konsumen (pasar) di seluruh Nusantara maupun ke pelabuhan dan bandara ekspor. Dan, kurang efisiennya pengiriman berbagai jenis sarana produksi ke sentra-sentra produksi pangan dari kawasan-kawasan industri beragam jenis sarana produksi tersebut. Infrastruktur seperti bendungan, jaringan irigasi, listrik, telkom, dan internet masih kurang memadai. Banyak bendungan dan jaringan irigasi yang dibangun sejak 1960-an sudah rusak. Sementara, pembangunan bendungan di berbagai wilayah sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi sebagian besar belum dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasinya. Akibatnya, fungsi bendungan dalam peningkatan produktivitas dan produksi pangan belum optimal. Mayoritas petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya berskala usaha kecil dan mikro serta menjalankan usaha nya secara tradisional. Unit usahanya tidak memenuhi economy of scale, tidak menggunakan teknologi budidaya yang terbaik dan mutakhir, tidak menerpakan ISCM (Integrated Supply Chain Management System), dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Menurut Sensus Pertanian 2023, proporsi keluarga petani di Indonesia yang lahan usahanya di bawah 0,5 ha sebanyak 61 persen. Sementara di P. Jawa, proporsinya lebih parah, yakni 80 persen. Yang sangat ironis, 68 persen lahan di Indonesia dimiliki hanya oleh 1 persen penduduk terkaya (pengusaha korporasi besar) (KPA, 2020). Padahal, skala ekonomi usaha padi sawah, yang keuntungannya mensejahterakan petani (rata-rata diatas 480 dolar AS atau Rp 7,5 juta per bulan) adalah 1,5 hektar (IPB dan FAO, 2022). Implikasinya kemudian adalah produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan sebagian besar usaha pertanian, perikanan, dan produksi pangan lainnya sangat rendah. Tidak heran, bila sampai sekarang kebanyakan petani, peternak, dan nelayan masih terlilit derita kemiskinan. Fakta ini menjadi penyebab utama bagi generasi muda tidak menyukai dan meninggalkan pertanian. Saat ini lebih dari 65 persen petani berusia lanjut, diatas 50 tahun. Politik anggaran pun masih memandang sektor pangan dengan sebelah mata. Betapa tidak, tahun lalu alokasi anggaran (APBN) untuk Kementerian Pertanian dan KKP hanya Rp 15,318 trilyun dan Rp 6,7 trilyun. Sedangkan, Kementerian Pertahanan mencapai Rp 134,3 trilyun. Suku bunga bank sangat tinggi, 10 persen. Sementara di Malaysia, Thailand, Vietnam, dan China kurang dari 5 persen. Alokasi kredit perbankan untuk sektor pertanian hanya 8% dari total alokasi kredit, dan hanya 0,32 persen untuk sektor perikanan (Bank Indonesia, 2023). Iklim investasi belum kondusif bagi sektor pertanian, dan sektor kelautan dan perikanan. Agenda pembangunan pangan Guna mewujudkan kedaulatan pangan, mensejahterakan petani dan nelayan, dan menjadikan sektor pangan (pertanian, dan kelautan dan perikanan) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka, pembangunan bidang pangan mesti diarahkan untuk mencapai lima tujuan: (1) menghasilkan berbagai komoditas dan produk olahan pangan yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor; (2) mensejahterakan seluruh petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya; (3) meningkatkan kontribusi sektor pangan terhadap perekonomian nasional (PDB, nilai ekspor, dan lapangan kerja); (4) meningkatkan status gizi dan kesehatan rakyat; dan (5) memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Pada tataran teknis, kita harus meningkatkan produksi semua bahan pangan yang bisa diproduksi di dalam negeri secara produktif, efisien, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Ini dapat direalisasikan melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi spesies (varietas) budidaya untuk semua sektor pangan. Yang meliputi tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, peternakan, perikanan, dan material bioteknologi. Program ekstensifikasi diprioritaskan di lahan-lahan kritis yang kini luasnya mencapai 11 juta ha, tidak dengan membuka hutan lindung. Semua program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi harus sesuai dengan RTRW, memenuhi skala ekonomi, menggunakan teknologi terbaik dan terkini (smart and green agriculture, aquaculture, and fishing), menerapkan ISCMS, dan mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Optimalisasi usaha perikanan tangkap di laut dan perairan umum darat (sungai, rawa, danau, waduk, dan perairan rawa) sesuai dengan potensi produksi lestarinya di setiap wilayah perairan NKRI. Peningkatan usaha perikanan budidaya di ekosistem perairan laut, perairan payau (tambak), danau, waduk, sungai, sawah (minapadi), kolam, dan wadah (media) budidaya lainnya. Indonesia memiliki potensi produksi perikanan tangkap terbesar di dunia, sekitar 15,5 juta ton per tahun terdiri atas 12 juta ton per tahun di laut dan 3,5 juta ton per tahun di perairan umum darat. Hingga kini, kita baru memanfaatkannya sekitar 65 persen. Demikian juga halnya dengan perikanan budidaya, sekitar 100 juta ton per tahun, dan baru diproduksi 23 juta ton pada 2023. Sejak 2009, Indonesia merupakan produsen perikanan terbesar kedua di dunia, setelah China (FAO, 2022). Dengan menggunakan bioteknologi (genome editing), nanoteknologi, dan AI yang ramah lingkungan, kita pun bisa membudidayakan tanaman pangan (padi) di ekosistem perairan laut. Seperti yang telah dikerjakan di China sejak 2007. Penguatan dan pengembangan produksi bibit dan benih unggul melalui berbagai inovasi teknologi ramah lingkungan, termasuk kultur jaringan, biologi molekuler, genome editing, nano teknologi, dan AI. Peningkatan volume produksi sarana produksi pangan lainnya, mulai dari pakan ternak dan ikan, pupuk, obat-obatan, sampai alsintan. Dengan demikian, akses para petani, peternak, nelayan, dan produsen pangan lainnya terhadap semua sarana produksi yang unggul dan murah akan lebih terjamin. Penguatan dan pengembangan industri pengolahan dan pengemasan pangan guna meningkatkan nilai tambah, pasar, multiplier effects, dan lapangan kerja. Penguatan dan pengembangan Sistem Logistik Pangan Nasional untuk memperlancar, mempermudah, dan menjamin keamanan distribusi komoditas hasil panen para petani dan nelayan, dan berbagai jenis sarana produksi. Melalui penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital; kita bangun sistem pangan yang tanpa limbah (zero-waste) dan tanpa emisi (zero-emission). Revitalisasi dan pembangunan baru infrastruktur pertanian dan perikanan (bendungan, jaringan irigasi lahan pertanian, dan jaringan irigasi tambak udang) maupun infrastruktur dasar pedesaan, termasuk jaringan jalan, air bersih, listrik, gas, telkom, dan internet. Peningkatkan kapasitas dan etos kerja petani, peternak, nelayan, dan produsen pangan lainnya melalui program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan secara sistemik dan berkesinambungan. Sederet kebijakan dan program teknikal diatas akan berhasil, bila dibarengi dengan kebijakan politik-ekonomi yang kondusif bagi kinerja dan tumbuh-kembangnya sektor pangan. Sedikitnya ada sebelas kebijakan politik-ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dan kesejahteraan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya. Pertama, stop impor seluruh bahan pangan yang saat ini total volume produksinya lebih besar dari pada konsumsi (kebutuhan) nasional, seperti jagung dan garam konsumsi. Untuk bahan pangan yang sekarang total volume produksinya lebih kecil ketimbang kebutuhan nasional, tetapi dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi, produksinya dapat ditingkatkan hingga mencukupi kebutuhan nasional, katakanlah dalam tiga tahun ke depan. Maka, dalam 3 tahun boleh diimpor, dan setelah itu stop impor. Contoh komoditas pangan semacam ini adalah beras, kedelai, gula, buah-buahan, dan garam industri. Sementara itu, untuk bahan pangan yang secara bio-ekologi (hukum alam) memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, tetapi dibutuhkan, seperti ikan salmon, maka kita boleh mengimpornya. Tiga skenario impor pangan ini memerlukan data setiap jenis bahan pangan pokok, yang terkait dengan produksi, stok (cadangan), dan kebutuhan nya yang absah, akurat, dan sinkron (satu data) antar lembaga yang bertanggung jawab, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kemenko Perekonomian, Bapanas, dan Bulog. Dengan demikian, tidak ada lagi celah bagi para mafia pangan untuk bermanuver dan mendulang keuntungan dari impor pangan. Kedua, konsumsi beras harus segera dikurangi, dari saat ini sebesar 111,2 kg per kapita menjadi 60 kg per kapita melalui diversifikasi konsumsi pangan sumber karbohidrat lainnya yang lebih sehat, seperti sagu, jagung, singkong, ubi jalar, sorghum, porang, dan tales. Dengan konsumsi per kapita 60 kg, total kebutuhan beras nasional untuk memenuhi 278 juta jiwa penduduk hanya 16,69 juta ton. Sementara, rata-rata total konsumsi dan produksi beras nasional pada kurun 2020 – 2023 mencapai 35,37 juta ton dan 34,36 juta ton (USDA, 2023). Maka, selain rakyat bakal lebih sehat, pengurangan konsumsi beras juga akan membuat Indonesia surplus beras rata-rata sebesar 17,67 juta ton per tahun. Kemudian, secara simultan kita tingkatkan proporsi protein hewani (ikan, telur, daging, dan susu), sayuran, dan buah dalam menu keseharian makanan rakyat. Secara bertahap, kita kurangi impor gandum, dengan menggantikan bahan baku untuk produksi mie, roti, dan lainnya dengan sagu, sorghum, dan jenis tanaman pangan lokal lainnya. Sembari terus meningkatkan produksi sapi nasional, untuk mengurangi impor sapi, kita harus meningkatkan konsumsi ikan, dari sekarang 50 kg menjadi 100 kg per kapita seperti di Islandia dan Jepang. Ketiga, pengembangan lahan pangan abadi, tidak boleh ada lagi konversi lahan pertanian dan perikanan untuk penggunaan lahan lainnya. Keempat, akselerasi dan penyempurnaan reformasi agraria untuk memastikan bahwa lahan usaha petani minimal 1,5 ha (sesuai skala ekonomi) melalui redistribusi lahan secara berkeadilan, sertifikasi tanah, penyelesaian konflik agraria, larangan praktik ’land bank’, dan peningkatan kerjasama antara UMKM dengan Korporasi Besar di bidang pengan secara saling menguntungkan. Kelima, penguatan dan perluasan peran BULOG sebagai lembaga penyangga stok dan harga sejumlah bahan pangan pokok. BULOG bukan lembaga ekonomi untuk mencari laba, apalagi sarang mafia pangan. Tapi, BULOG merupakan lembaga yang didesain sebagai pilar utama ekonomi pangan bangsa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, serta mensejahterakan seluruh petani, peternak, dan nelayan. Keenam, secara bertahap mengurangi dan akhirnya meberhentikan subsidi terhadap input (sarana) produksi seperti pupuk, benih, dan alsintan, karena selama ini kurang tepat sasaran dan sangat rawan penyelewengan. Dan, secara simultan menggantikannya dengan memberikan subsidi ganda untuk hasil panen (double subsidy pada output). Sehingga, petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya bisa hidup sejahtera. Pada saat yang sama, para konsumen di seluruh wilayah NKRI pun mendapatkan pangan berkualitas yang cukup dengan harga yang terjangkau. Ketujuh, pengembangan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global, dengan mempercepat transisi energi. Kedelapan, stop pencemaran, pengikisan biodiversitas, dan bentuk kerusakan lingkungan lainnya yang mengancam produktivitas dan keberlanjutan usaha produksi pangan. Kesembilan, penyediaan kredit khusus untuk sektor pangan, dengan suku bunga relatif rendah dan persyaratan lebih lunak seperti di negara-negara produsen pangan utama lainnya. Sudah saatnya Indonesia memiliki bank khusus yang melayani semua jenis investasi dan usaha di bidang pangan, seperti Thailand Bank of Agriculture and Agricultural Cooperative, Vietnam Bank of Agriculture and Rural Development, India National Bank for Agriculture and Rural Development, Agricultural Bank of China, dan Korea Nonghyup Bank of Agriculture. Kesepuluh, peningkatan anggaran pembangunan (APBN) untuk sektor pangan guna merevitalisasi dan membangunan baru infrastruktur pertanian dan wilayah pedesaan, penguatan dan pengembangan SDM pangan, dan penguatan dan pengembangan institusi serta regulasi. Kesebelas, menciptakan iklim investasi (seperti perizinan, kemudahan berbisnis, keamanan berusaha, kepastian dan keadilan hukum) yang kondusfi bagi kinerja dan tumbuh-kembangnya sektor pangan. Melalui implementasi secara terintegrasi dan berkesinambungan segenap kebijakan teknikal dan politik-ekonomi diatas, maka Indonesia diyakini tidak hanya akan berswasembada pangan, dan petani serta nelayannya hidup sejahtera; tetapi juga bakal mampu feeding the world, dan menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaulat, paling lambat pada 2035.

Editor: admin111
Published: Sunday, 03 March 2024